Hilirisasi untuk Rakyat, Wabup Tarmizi Tekankan Transformasi Ekonomi Aceh Utara Lewat Musrenbang RPJMD 2025–2029

Aceh Utara — Di tengah tantangan zaman dan dinamika ekonomi global, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menunjukkan langkah serius dalam merancang arah pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Salah satunya dengan mendorong hilirisasi sektor unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom, atau yang akrab disapa Bang Panyang, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Kamis (12/6/2025), di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon.

Dengan penuh semangat, Bang Panyang menyampaikan bahwa RPJMD bukanlah sekadar dokumen formal, melainkan komitmen kolektif dan strategi besar untuk mewujudkan visi "Aceh Utara Bangkit, Bangkit, Bangkit" Sebuah gerakan moral dan politik pembangunan yang dirancang berbasis kebutuhan rakyat dan kekayaan lokal.

Lima Misi Strategis, Hilirisasi Jadi Pilar Pertama

Dalam sambutannya, Bang Panyang menekankan lima misi strategis yang akan menjadi fondasi arah pembangunan Kabupaten Aceh Utara lima tahun ke depan:

1. Hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan (meutani – meulaot), termasuk padi, kelapa sawit, dan perikanan tangkap. Misi ini menjadi prioritas utama karena dinilai paling langsung berhubungan dengan penghasilan masyarakat pedesaan dan nelayan.

2. Peningkatan bantuan sosial dan penguatan ekonomi untuk masyarakat miskin dan pelaku UMKM (ta bantu).

3. Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (meurunoe – meuubat).

4. Peningkatan akses infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan digitalisasi komunikasi (ta peugoet – ta hiroe – ta pubuet).

5. Penguatan nilai-nilai syariat Islam dengan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah (meu agama).

"Jika kita ingin masyarakat sejahtera, kita harus mulai dari akar masalahnya. Salah satunya, hilirisasi. Kita harus memastikan petani tidak hanya memproduksi, tetapi juga mendapat nilai tambah. Kita harus membuka pasar, mengolah hasil pertanian di dalam daerah, dan menyiapkan anak muda untuk menguasai teknologi pengolahan," ujar Bang Panyang dalam orasinya yang disambut antusias peserta Musrenbang.

Pembangunan Berbasis Kolaborasi dan Arah yang Jelas

Wabup Tarmizi juga menegaskan bahwa keberhasilan RPJMD tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi pada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder pembangunan. “Ini adalah dokumen hidup. Dibentuk dari musyawarah, disempurnakan oleh kolaborasi, dan dilaksanakan demi kemajuan bersama,” ucapnya tegas.

Ia meminta para pemangku kepentingan, mulai dari SKPK, dunia usaha, tokoh masyarakat, akademisi, hingga ormas dan OKP, untuk ikut mengawal proses penyusunan hingga implementasi RPJMD secara aktif. “Karena dokumen ini akan menjadi panduan utama pembangunan hingga 2029, kita harus pastikan isinya menyentuh realitas masyarakat,” tambahnya.

Teknokratik, Terstruktur, dan Terbuka

Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh Utara, Drs. H. Adamy, M.Pd, menyampaikan bahwa proses penyusunan RPJMD 2025–2029 telah dimulai sejak tahun 2024, diawali dengan penyusunan RPJMD teknokratik dan dilanjutkan dengan konsultasi publik, forum perangkat daerah, hingga tahapan Musrenbang ini.

“Tujuan utama Musrenbang ini adalah menyatukan persepsi dan semangat, agar kita dapat menyusun arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan kepentingan masyarakat Aceh Utara,” ujar Adamy.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan amanat dari berbagai regulasi penting, seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Kehadiran Penuh Makna

Acara Musrenbang RPJMD ini dihadiri oleh lintas institusi strategis, mulai dari DPRA, DPRK Aceh Utara, Kodim 0103, Polres Aceh Utara, Polres Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri, Mahkamah Syar’iyah, BUMN/BUMD, Bappeda kabupaten/kota lain, perwakilan balai kementerian, hingga tokoh-tokoh organisasi masyarakat, kepemudaan, dan LSM.

Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kekuatan gotong royong dan keterbukaan lintas sektor demi mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Aceh Utara Bangkit: Dari Musyawarah Menuju Aksi Nyata

Lewat Musrenbang RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengukir sebuah komitmen besar: bahwa pembangunan harus dimulai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan hilirisasi sebagai langkah awal, Aceh Utara menatap masa depan dengan lebih siap, lebih kuat, dan lebih merata.

"Aceh Utara Bangkit, Bangkit, Bangkit" bukan sekadar slogan—ia adalah janji untuk menghadirkan perubahan nyata di setiap sudut gampong dan setiap hati warganya.(Advertorial)