Dorong Pembayaran Iuran Wajib, BPJS dan Pemkab Aceh Utara Gelar Forum

ACEH UTARA – Untuk memastikan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui ketepatan pembayaran iuran wajib pemerintah daerah, BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe menggelar pertemuan forum pemangku kepentingan iuran JKN Tingkat Kabupaten Aceh Utara pada Rabu (27/08). Forum yang dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Aceh Utara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe serta satuan kerja (satker) perangkat daerah tersebut fokus pada tujuan untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan anggaran iuran jaminan kesehatan di jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

Membuka kegiatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Rita Masyita Ridwan menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah berkontribusi aktif dalam hal pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada BPKD yang dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas komitmennya dalam mengawal dan mendukung keberlangsungan Program JKN khususnya dari segi penganggaran daerah untuk pemenuhan kewajiban iuran, sehingga pembayaran iuran oleh satker dilaksanakan dengan tepat jumlah, akurat dan tepat waktu,” ujar Rita membuka acara.

Rita juga mengapresiasi satker yang secara rutin telah melakukan input data terkait kewajiban iurannya melalui aplikasi ARIP. Aplikasi berbasis web tersebut berfungsi untuk mempermudah perhitungan iuran JKN segmen Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPU PN) Daerah.

“Terima kasih pula kepada bendahara atau operator ARIP di 92 satker Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah aktif memanfaatkan aplikasi ARIP dalam proses rekonsiliasi iuran wajibnya, sehingga data yang disampaikan akurat, konsisten dan akuntabel,” ujar Rita. 

Lebih lanjut Rita mengatakan bahwa sejak diselenggarakan pada 2014 silam, penerimaan iuran menjadi salah satu aspek mendasar yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Program JKN.

“Seperti halnya darah dalam tubuh manusia, iuran menjadi aspek krusial yang berperan dalam hal penyaluran pembiayaan kepada fasilitas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan,” lanjut Rita.

Terkait dengan masih adanya kewajiban pemerintah Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2025 yang belum terpenuhi, Rita kembali menyampaikan harapannya agar kewajiban pembayaran iuran dapat segera dilaksanakan pemerintah daerah.

“Untuk kewajiban iuran pemerintah daerah, kami mohon agar dapat segera dianggarkan dan dipenuhi karena memang (iuran) sangat penting untuk menjaga likuiditas Program JKN, dan kami juga memohon dukungan dari pemerintah daerah untuk merumuskan skema atau langkah-langkah strategis dalam hal mengatasi kekurangan pembayaran iuran wajib satker,” ungkap Rita.

Hadir pada forum dimaksud, Kepala BPKD Aceh Utara, Nazar Hidayat mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan Program JKN, namun banyaknya aspek yang menjadi beban anggaran belanja daerah mengakibatkan adanya dinamika-dinamika prioritas pembiayaan daerah. 

“Kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini membuat daerah harus bijak menetapkan penggunaan anggaran, namun dapat kami sampaikan bahwa terkait sisa tunggakan iuran wajib pada tahun 2023 akan segera direalisasikan pada P-APBD tahun ini, sedangkan untuk kewajiban iuran tahun 2024 dan 2025 kami berkomitmen akan melaksanakannya secara bertahap,” ujar Nazar.

Sehubungan dengan adanya kekurangan pembayaran iuran wajib oleh satker, Nazar mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung langkah strategis pemenuhannya dengan tetap memperhatikan efektifitas dan kesesuaian mekanisme pembayarannya dengan ketentuan.

Turut berkomitmen terhadap keberlangsungan Program JKN, Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan mengatakan bahwa terhadap kekurangan pembayaran iuran wajib satker pemerintah Kabupaten Aceh Utara, pihaknya akan berupaya tetap mendorong percepatan penyaluran TKD dan merekomendasikan penyelesaiannya melalui koordinasi bersama ditingkat pusat.

“Sehubungan dengan fungsi kami sebagai pembina keuangan negara, terhadap pemenuhan kewajiban iuran daerah yang belum optimal, kami mendorong percepatan penyampaian syarat salur dana TKD untuk meningkatkan likuiditas keuangan Pemda dan KPPN akan menyampaikan rekomendasi penyelesaiannya kewajiban yang membutuhkan intervensi langsung dari Kantor Pusat agar dapat diselesaikan secara langsung di level pusat (BPJS Pusat dan Kemenkeu)” tutup Kurniawan.(*)